BAB I
PENDAHULUAN
- A. Latar Belakang
Sistem adalah keseluruhan bagian-bagian (unsur-unsur) yang berhubungan satu sama lain secara fungsional. Hubungan secara fungsional itu berarti hubungan yang saling berinteraksi dan saling bergantung satu sama lain. Sistem politik merupakan sistem yang terbuka, karena sistem ini dikelilingi oleh lingkungan yang memiliki tantangan dan tekanan.
Dalam melakukan analisis sistem bisa dengan pendekatan satu segi pandangan saja seperti dari sistem kepartaian, tetapi juga tidak bisa dilihat dari pendekatan tradisional dengan melakukan proyeksi sejarah yang hanya berupa pemotretan sekilas. Pendekatan yang harus dilakukan dengan pendekatan integratif yaitu pendekatan sistem, pelaku-saranan-tujuan dan pengambilan keputusan.
Proses politik mengisyaratkan harus adanya kapabilitas sistem. Kapabilitas sistem adalah kemampuan sistem untuk menghadapi kenyataan dan tantangan. Pandangan mengenai keberhasilan dalam menghadapi tantangan ini berbeda diantara para pakar politik.
Ahli politik zaman klasik seperti Aristoteles dan Plato dan diikuti oleh teoritisi liberal abad ke-18 dan 19 melihat prestasi politik dikuru dari sudut moral. Sedangkan pada masa modern sekarang ahli politik melihatnya dari tingkat prestasi (performance level) yaitu seberapa besar pengaruh lingkungan dalam masyarakat, lingkungan luar masyarakat dan lingkungan internasional. Pengaruh ini akan memunculkan perubahan politik. Adapun pelaku perubahan politik bisa dari elit politik, atau dari kelompok infrastruktur politik dan dari lingkungan internasional.
Yang dimaksud dengan politik adalah segala kegiatan yang berkenaan dengan proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan yang mengikat untuk masyarakat umum. Keputusan itu dapat menyangkut kebijakan yaitu program-program perilaku dan dapat pula berupa personil (aktor politik). Keputusan yang menyangkut kebijakan atau program-program perilaku untuk mencapai tujuan tertentu adalah menyangkut dua hal pula yaitu distribusi dan alikasi sumber-sumber. Perlu diketahui bahwa setidaknya ada lima bagian yang berhubungan secara fungsional dalam suatu sistem politik yaitu budaya politik, struktur dan fungsi politik, elit politik atau aktor politik, keputusan poliyik (out put), dan input ( masukan-masukan) yang terdiri dari tuntutan (demands), dan dukungan (supports).
Apa yang sangat menarik menarik perhatian sistem politik dalam memelihara dukungan adalah pekerjaan yang dilakukan suatu sistem dan bagaimana sistem itu melaksanakannya. Penekanan utamanya bukan pada bagian-bagian sistem dan interaksinya tetapi dalam mengidentifikasi pekerjaan yang dilakukan dalam memelihara dukungan tersebut dan apa saja yang dihasilkan sistem tersebut dalam memelihara dukungan.
- Perumusan masalah
- Apakah yang dimaksud dengan Sistem Politik Indonesia?
- Bagaimanakah dukungan dalam Sistem Politik Indonesia?
- Bagaimanakah cara-cara yang dikakukan sistem politik Indonesia dalam memelihara dukungan?
- C. Tujuan
- Untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan Sistem Politik Indonesia
- Untuk mengetahui bagaimana dukungandalam Sistem Politik Indonesia
- Untuk mengetahui bagaimana cara-cara yang dilakukan sistem politik Indonesia dalam memelihara dukungan
BAB II
PEMBAHASAN
- Sistem Politik Indonesia
Sistem adalah keseluruhan bagian-bagian (unsur-unsur) yang berhubungan satu sama lain. Hubungan secara fungsional itu berarti hubungan yang saling berinteraksi. Sistem itu bekerja dalam suatu lingkungan (environment) yang lebih luas, dan bahwa ada perbatasan antara satu sistem dengan lingkungannya. Yang dimaksud lingkungan disini adalah sistem-sistem lain yang ada di luar dan di sekitar sistem tertentu (Halking, 2011: 1).
Sedangkan yang dimaksud dengan politik adalah segala kegiatan yang berkenaan dengan proses pembuatan keputusan yang mengikat untuk masyarakat umum. Keputusan itu dapat mengangkut kenijakan yaitu program-program perilaku dan dapat pula berupa personil (aktor politik).
Sistem politik merupakan mekanisme interaksi fungsional dari seperangkat fungsi atau peranan dari struktur-struktur politik. Seseorang dapat mengambil sikap bahwa istilah sistem hanya diterapkan untuk unsu-unsur yang mempunyai hubungan penting satu sama lain dalam arti bahwa tingkat ketidaktergantungannya tinggi.
Sistem Politik Indonesia merupakan gambaran antara pemerintah dan masyarakat Indonesia dalam menjalankan praktik ketatanegaraan di Indonesia, dimana pemerintah dalam hal inin sangat erat kaitannya dalam melaksanaka dukungan-dukungan. Dukungan tersebut dilakukan untuk kebaikan bersama antara pemerintah dan masyarakat. Di dalam melakukan sistem politik, tentunya pemerintah dan masyarakat menjadi bagian dari sistem politik. Di Indonesia sistem politik telah lama dikenal dimana didalam sistem tersebut terdapat berbagai pendekatan seperti budaya politik dan lain sebagainya yang berhubungan dengan politik.
- Dukungan dalam Sistem Politik Indonesia
Jika sistem politik kita pilih sebagai sasaran studi, maka kita kita harus mempuyai kepercayaan bahwa sistem politik mempunyai konsekuensi-konsekuensi yang penting bagi masyarakat, yakni keputusan-keputusan yang sifatnya otoritatif (Arifin Rahmat, 1998:11). Sistem politik secara kontinyu harus mendapatkan input berupa tuntutan dan dukungan sebagain bahan mentah/informasi yang harus diproses oleh sistem itu, dan juga energi yang dibutuhkan untuk kelangsungan hidup sistem itu.
Di Indonesia suatu sistem politik mempunyai caranya sendiri untuk bereaksi terhadap dukungan. Sistem ini memiliki mekanisme pengaturan sendiri yang mampu mendorong kembali ataupun mengizinkan tuntutan-tuntutan untuk berjalan meniti batas-batasnya dalam bentuk yang sangat lunak, melalui saluran-saluran dan proses-proses yang memperlambat perputaran serta isinya.
Dukungan di Indonesia merupakan suatu energi yang vital bagi sistem politik untuk dapat melakukan tugas-tugasnya. Dukungan dalam sistem politik pada dasarnya diarahkan kepada tiga hal (Halking, 2011: 30), yaitu dukungan terhadap politik, dukungan terhadap rezim, dan dukungan terhadap komuitas politik. Dukungan terhadap komunitas politik dimaksudkan sebagai dukungan terhadap keberadaan suatu kelompok yang berusaha menyelesaikan perbedaan-perbedaan yang ada atau mendorong pembuatan keputusan-keputusan yang mengikat melalui tindakan-tindakan bersama secara damai.
Dukungan terhadap rezim dapat diartikan sebagai dukungan terhadap aturan-aturan dasar yang mengatur dan meyelaraskan berbagai tindakan anggota-anggota siste dalam rangka menyelesaikan masalah-masalah yang muncul sebagai konsekuensi dukungan terhadap suatu komunitas politik. Dukungan terhadap pemerintah dapat diartikan sebagai dukungan terhadap suatu pemerintahan yang bertugas melaksanakan penyelesaian terhadap beragam masalah dan konflik yang muncul diantara sesama anggota sistem.
Tuntutan-tuntutan bukanlah satu-satunya masukan karena dukungan juga terdapat disana. Dalam masyarakat yang terbuka, dukungan terhadap sistem politik dinyatakan secara terbuka (over action), sedangkan dukungan yang dinyatakan itu selaras dengan sikap yang ada dalam batinnya (Halking, 2011: 45). Dukungan yang bersifat over action mungkin berwujud memberikan suara yang mendukung pencalonan seorang dalam Pemilu untuk menjadi anggota DPR dan DPD serta DPRD, membela dan mempertahankan keputusan yang dibuat oleh pejabat tertentu, dan lain
- Cara yang dikakukan Sistem Politik Indonesia dalam Memelihara Dukungan
Suatu sistem politik menerima dukungan yang sangat besar dari lingkungan-yang bila tidak maka secara alamiah system tersebut akan mati. Menurut Easton dalam (SP. Varma, 2002: 280), ketangguhan sistematik dukungan tergantung pada suatu tingkat minimum dari keterkaitan masing-masing tujuan politik yaitu komunitas politik, rezim, dan ototitas politik yang memegang kekuasaan pada setiap waktu. Bila masukan dukungan jatuh dibawah batas minimal ini maka ketangguhan system politik apa pun akan menjadi berbahaya. Dukungan politik dapat merosot atau terkikis karena satu dan lain sebab, tetapi hal ini terutama terjadi karena kegagalan system politik untuk menghantarkan apa-apa yang dikehendaki.
Input dukungan dapat digolongkan atas empat jenis yaitu sebagai berikut, (Halking, 2011:144)
1. Dukungan material, seperti membayar pajak, Ipeda dan Bea Cukai, dan bentuk pungutan resmi lainnya.
2. Dukungan berupa mematuhi dan menaati hukum dan peraturan yang dikeluarkan olehpemerintah
3. Dukungan yang bersifat partisipasi, seperti ikut memilih, diskusi politik membuat petisi dukungan kepada pemimpin politik, dan sebagainya.
4. Dukungan yang berupa perhatian kepada segala informasi yang disampaikan oleh pemerintah, memberikan simbol-simbol dan upacara-upacara yang dilakukan oleh pemerintah, yang kesemuanya itu merupakan manifestasi dari hormat kepada kewenangan pemerintah yang sah.
Untuk memperoleh dukungan dari anggota masyarakat adakalanya pemerintah tidak perlu selalu memenuhi tuntutan dari anggota masyarakat, walaupun tuntutan itu diajukan oleh anggota masyarakat yang paling berpengaruh atau pendukung setia pemerintah. Pemerintah Imdonesia sering mengalami goncangan sebagai akibat dari output atau keputusan politik yang tidak selaras dengan tuntutan anggota masyarakat Indonesia. Akan tetapi pemerintah Indonesia dapat tetap bertahan oleh karena adanya cadangan dukungan dari parpol, rasa keterikatan yang relatif tinggi anggota masyarakat kepada pemimpin, termasuk pemimpin pemerintahan. Selama dukungan cadangan itu tetap memberikan kesetiaan makan sistem politik Indonesia akan tetap bertahan (Halking, 2011: 150)
BAB III
ANALISIS SISTEM POLITIK INDONESIA DALAM MEMELIHARA DUKUNGAN
Seseorang dapat mengambil sikap bahwa sistem hanya diterapkan untuk unsur-unsur yang mempunyai hubungan penting satu sama lain dalam arti tingkat ketidaktergantungannya tinggi. Sistem politik adalah suatu sistem analitik yang dalam sistem keanggotaan secara keseluruhan ia dibentuk oleh masyarakat. Terutama sistem politik adalah system interaksi dalam masyarakat melalui mana alokasi yang mengikat atau berwenang dibuat dan dilaksanakan.
Untuk mendapat dukungan di dalam sistem politik di Indonesia sebagian ada yang bersifat manipulasi. Hal itu disebabkan karena pemerintah tidak menginginkan masyarakat bersifat sewenang-wenang dalam menyampaikan tuntutan mereka. Selain itu pemerintah juga bisa saja menggunakan bujukan dan persetujuan untuk mendapat sebuah dukungan.
Seperti dalam dukunagan dalam persektif ekonomi, tatkala pertama kalinya perhatian dipusatkan pada masalah pembagunan ekonomi dan perlunya merubah ekonomi perekonomian statis menjadi perekonomian yang dapat meluncur sendiri. Oleh sebab itu wajarlah kalau pembangunan politik dipandang sebagai keadaan mayarakat politik yang dapat memperlancar pertumbuhan ekonomi. (Juwono Sudarsono, 1981: 17)
Pemerintah dalam memelihara dukungan masih belum dapat memeilahara dukungan sebagaimana mestinya. Masih banyak kesalahan yang dilakukan oleh pemerintah dalam memelihara dukungan. Hal itu terbukti dari masih adanya sistem politik Indonesia yang tidak mampu memenuhi tuntutan masyarakat sehingga arus dukungan akan berkurang atau bahkan dapat hilang.
BAB IV
PENUTUP
- A. Kesimpulan
Dukungan dalam sistem politik pada dasarnya diarahkan pada tiga hal yaitu dukungan terhadap komunitas politik, dukungan terhadap rezim, dan dukungan terhadap pemerintah. Pemerintah esensinya merupakan hal yang paling dominan dalam pelaksanaan sistem politik. Dalam hal ini, dukungan diterima oleh sistem dari masyarakat. Sistem politik dapat memelihara dukungan tersebut dan mengembangkannya untuk menjaga tuntutan-tuntutan yang dilontarkan oleh masyarakat. Sebuah tuntutan harus memperoleh dukungan yang cukup untuk dapat dijadikan isu politik dan didukung oleh anggota-anggota sistem politik.
- B. Kritik dan saran
DAFTAR PUSTAKA
M. S , Basrowi. 2005. Pengantar Sosiologi., Ciawi – Bogor : Ghalia Indonesia
Susanto, Astrid S. 1977. Pengantar Sosiologi dan Perubahan Sosial, Bandung : Bina Cipta
Sorokin , Pitirim A., 1959, Social and Cultural Mobility, London : The Free Press of Glencoe, Collier – MacMillan Ltd
dinysabila 